Ringkasan Materi Sejarah Orde Lama Sejarah SMA

Ringkasan Materi Sejarah Orde Lama Sejarah SMA. ada pertanyaan sebagai berikut : "periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah indonesia disebut". untuk mejawabnya kalian dapat membaca Artikel Materi Sejarah SMA di Langsung Klik, langsung klik wadah tempat belajar untuk SMA, SMK dan MA. Langsung klik menyediakan materi, contoh, soal, rangkuman, ringkasan, buku saku, motivasi, saran untuk mempermudah belajar para siswa-siswi yang sedang menempuh pembelajaran di tingkat SMA,SMK dan MA.

Sejarah Orde Lama ( Sejarah SMA )

DEMOKRASI LIBERAL

Setelah dilaksanakan Konferensi Meja Bundar, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, dari RIS menjadi NKRI, karena bentuk negara federasi atau serikat tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Konstitusi yang berlaku saat itu adalah UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal(1950-1959) dengan sistem parlementer, dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri yang terdapat dalam kabinet serta badan penyusun Undang-Undang, yaitu konstituante.

Orde Lama

Kabinet yang pernah terbentuk pada masa Demokrasi Liberal:

1. Kabinet Natsir (6 Sep 1950-21 Mar 1951), didukung oleh Masyumi.

Program pokok yang dilakukan kabinet ini:

• Menggiatkan usaha keamanan dan ketenraman

• Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan

• Menyempurnakan organisasi angkatan perang

• Mengembangkan dan memperkuat perekonomian

• Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

2. Kabinet Sukiman (27 Apr 1951-3 Apr 1952), didukung oleh Masyumi dan PNI.

Program yang dilakukan kabinet ini mirip dengan kabinet Natsir, dengan sedikit perubahan pada skala prioritas.

3. Kabinet Wilopo (3 Apr 1952-3 Juni 1953), didukung oleh Masyumi, PNI dan PSI.

Program pokok yang dilakukan kabinet ini:

• Mempersiapkan pelaksanaan Pemilu.

• Meningkatkan kemakmuran rakyat

• Menciptakan keamanan negara

• Perjuangan mempergunakan Irian Barat

• Melaksanakan politik bebas-aktif.

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I / Ali-Wongso (31 Jul 1953-12 Agt 1955), didukung oleh PNI dan NU.

Program pokok yang dilakukan kabinet ini:

• Meningkatkan keamanan dan kemakmuran, dan melaksanakan Pemilu.

• Pembebasan Irian Barat Ciptanya

• Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB

• Penyelesaian pertikaian politik.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agt 1955-3 Maret 1956), didukung olehMasyumi.

Program yang berhasil dilakukan:

• Terselenggaranya Pemilu 1955 pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.

• Penyelesaian masalah tanggal 27 Juni 1955 yang menjadi kegagalan kabinet Alidengan mengembalikan posisi Nasution sebagai KSAD.

• Pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Mar 1956-14 Mar 1957), didukung oleh PNI,Masyumi dan NU. Kabinet ini adalah hasil dari Pemilu 1955.

Program pokok yang dilakukan kabinet ini:

• Pembatalan KMB.

• Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia.

• Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan,industri, perhubungan, pendidikan dan pertanian.

• Dilaksanakannya keputusan Konferensi Asia-Afrika.

7. Kabinet Karya / Juanda (31 Jul 1953-12 Agt 1955), dibentuk pada saat negara dalam situasi memprihatinkan, dan tidak berdasar atas dukungan dari situasi, melainkankeahlian.

Program pokok yang dilakukan kabinet ini (Pancakarya):

• Membentuk Dewan Nasional.

• Normalisasi keadaan republik.

• Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB.

• Memperjuangkan Irian Barat.

• Mempercepat proses pembangunan.

KEBAIKAN DAN KEBURUKAN DEMOKRASI LIBERAL

Segi positif dari penggunaan sistem Demokrasi Liberal:

• Terselenggaranya pemilu pertama, yaitu Pemilu 1955 yang merupakan pemilu palingbersih yang pernah terjadi.

• Terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan di Bandung, yangisinya adalah memperjuangkan Irian Barat agar menjadi bagian dari wilayah Indonesia.

Segi negatif dari penggunaan sistem Demokrasi Liberal:

• Instabilitas politik negara, karena kabinet yang terus menerus mengalami perubahan.

• Munculnya gerakan separatis yang ingin salah satu dari Indonesia:

Pemberontakan PKI Madiun 1948, 

dilatar belakangi:

❑ menyiapkan negara bercorak komunis oleh PKI

❑ Runtuhnya Amir Syarifudin sebagai perdana menteri yang menyimpan M. Hatta yang melakukan dua kebijakan, yaitu melanjutkan perjanjian Renville danrasionalisasi tentara.Bersama Musso dari komunis internasional, disusun oleh Amir Syarifudin melalui Front Demokrasi Rakyat (FDR) untuk melakukan pemberontakan merebut pimpinan negara Republik Indonesia ke tangan komunis.

Gerakan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI / TII), terjadi di daerah Jawa Barat,Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh, 

dilatarbelakangi:

❑ Berlanjutnya perjanjian Renville

❑ Penolakan SM Kartosuwiryo dan pengikutnya untuk mengosongkan daerah-daerah gerilya di Jawa Barat yang merupakan implikasi dari perjanjian Renville.Penolakan tersebut berlanjut dengan upaya Kartosuwiryo dan pengikutnya (LaskarHizbullah dan Sabilillah) menyiapkan Negara Islam Indonesia (7 Agustus 1949).

Gerakan PRRI, muncul disaat keadaan politik sedang tidak stabil sehinggamenimbulkan hubungan tidak mesra antara pemerintah pusat dan berbagai macamdaerah, sehingga gerakan untuk membentuk 'Pemerintahan RevolusionerRepublik Indonesia '.

Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), yaitu gerakan bentukan PRRI yangmelakukan aksi pemberontakan dari berbagai daerah terhadap pemerintahan pusat.

AKHIR DEMOKRASI LIBERAL

Demokrasi Liberal berakhir karena berbagai macam hal, di antaranya adalah kegagalankonstituante menyusun UUD baru, dan keadaan negara dalam keadaan darurat.Pada Februari 1957, Soekarno memanggil semua pejabat sipil, militer dan pimpinan parpol untuk melakukan pertemuan di Istana Merdeka untuk mengajukan konsepsi:

• Dibentuknya Kabinet Gotong-Royong yang terdiri atas wakil semua partai dangolongan fungsional.

• Dibentuk Dewan Nasional (Pertimbangan Agung) yang memberi nasihat kepadakabinet baik baik maupun tidak.

• Diubahnya sistem Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin. 

Konsepsi ini diterima oleh sebagian besar anggota, namun selalu tidak memenuhi kuorumkarena anggota yang hadir selalu kurang dari dua pertiga, sehingga menimbulkan gejolakpolitik yang berkelanjutan.

Pada saat negara dalam keadaan darurat, akhirnya Soekarno mengeluarkan DekritPresiden pada 5 Juli 1959.

Isi Dekrit Presiden adalah:

• Pembubaran konstituante.

• Tidak berlakunya UUDS 1950 dan kembali berlakunya UUD 1945.

• Pembentukan MPRS dan DPAS.

Pengeluaran Dekrit Presiden diterima dan didukung oleh rakyat Indonesia. KSADlangsung mengeluarkan perintah harian kepada anggota TNI untuk mendapat DekritPresiden. Mahkamah Agung juga membenarkan keberadaan Dekrit Presdien. Hasil DPRpemilu 1955 pun juga menyatakan kesediaannya dalam menjalankan UUD 1945.Namun, pada akhirnya UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen,karena hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.

DEMOKRASI TERPIMPIN

Setelah dirasa bentuk Demokrasi Liberal tidak cocok di Indonesia dan telah dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka digunakan sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan sistem presidensialdengan kepala pemerintahan presiden.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan konstitusiUUD 1945, antara lain:

• Penyimpangan Pancasila sila ke-4

• Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden hidup hidup

• Pembubaran DPR hasil pemilu karena ditolaknya RAPBN buatan Soekarno, menjadi DPRGotong Royong (DPR-GR) dengan anggota PNI, NU, dan PKI.

• Pembentukan MPRS tanpa pemilu.

• Kedudukan presiden ada di atas MPR, DPR dan DPA.

• Presiden Pidato atau Manifesto Politik Republik Indonesia dijadikan Garis-Garis Besar HaluanNegara (GBHN), yang memiliki inti: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin,Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

• Masuknya pengaruh PKI ke Indonesia bahkan ke dalam pemerintahan.

• Penghapusan partai-partai politik massal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

• Dwifungsi ABRI (terdiri dari ABRI TNI dan Polri).

Penyimpangan juga terjadi dalam politik luar negeri yang bersifat bebas-aktif menjadi satu poros:

• Dibentuknya poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang sebagai gerakananti kolonialisme dan imperialism yang merupakan negara-negara komunis, sehinggamempersempit diplomasi Indonesia di forum internasional.

• Indonesia keluar dari PBB.

• Politik konfrontasi berupa politik mercusuar yang diarahkan ke negara kapitalis, yaitumelalui pandangan tentang NEFO (New Emerging Forces) atau kekuatan baru yangmenggeser kekuatan lama negara-negara kapitalis, imperialis dan neokolonialis yaituOLDEFO (Kekuatan Pendirian Lama). Hal ini diwujudkan dengan dibangunnya duaproyek besar, yaitu Ganefo (Gelora Bung Karno) dan Conefo (gedung DPR / MPR).

• Dibentuknya Dwikora yang merupakan konfrontasi terhadap Malaysia yang ikut campur pemesanan negara federasi Malaysia.

• Dibentuknya Trikora yang merupakan perebutan wilayah Irian Barat secara paksamelalui perang.

PEMBEBASAN IRIAN BARAT

Pembebasan Irian Barat dilakukan melalui berbagai cara:Melalui perjuangan diplomasi:

• Perundingan dengan Belanda (1950), berisi tentang penarikan Irian Barat dari Belanda ketangan RIS. Namun usaha ini gagal dilakukan.

• Membicarakan melalui PBB (1953), usaha ini juga gagal dilakukan karena suara yangdidapat tidak mencapai dua pertiga suara.

• Konfrontasi ekonomi (1957), di antaranya melakukan nasionalisasi produk Belanda,pelarangan publikasi buku berbahasa Belanda, pelarangan penerbangan denganmaskapai Belanda (KLM), dan mogok kerja karyawan perusahan-perusahan miliki Belanda.Melalui perjuangan fisik:

• Perjuangan melalui Trikora (1961), yang berisi:

✓ Pengibaran bendera Merah Putih di Irian Barat

✓ Gagalkan pesanan negara Papua oleh Belanda

✓ Persiapan mobilisasi umum atau perang.

• Operasi militer (1962), yang dilakukan dalam tiga tahapan:

✓ Infiltrasi atau penyusupan ke daerah Irian Barat dengan menggunakan kapal selam.

✓ Eksploitasi atau penyerangan secara terbuka.

✓ Konsolidasi atau pendudukan pasukan Republik Indonesia di daerah Irian Barat.Operasi militer ini, gugur Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno di LautArafuru.Pada akhirnya, konflik yang terjadi antara Indonesia-Belanda meleset melalui:

• Rencana Bunker (1962), Irian Barat diserahkan melalui PBB dengan badan UNTEA danberjanji ke New York.

• Pepera atau Penentuan Pendapat Rakyat (1963), dilakukan referendum yang hasil akhirnyaadalah Irian Barat memilih jatuh ke tangan Indonesia.

AKHIR DEMOKRASI TERPIMPIN

Demokrasi Terpimpin berakhir dengan faktor Peristiwa G30S / PKI.

Menjelang G30S / PKI, PKI telah melakukan beberapa kali pertemuan rahasia mengenaipenyerangan G30S / PKI secara fisik dengan militer yang akan dipimpin oleh Letnan KolonelUntung yang merupakan Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa.

Pada dini hari 1 Oktober 1965, seluruh anggota gerakan mulai bergerak dan melakukan pembunuhan terhadap 7 orang penting, 6 orang perwira tinggi dan 1 orang perwira pertama Angkatan Darat. Ketujuh orang tersebut dibawa ke Lubang Buaya dan dimasukkan ke dalam Sumur tua lalu ditimbun sampah dan tanah.

Ketujuh korban tersebut adalah:

1. Letjen Ahmad Yani

2. Mayjen R. Soeprapto

3. Mayjen Haryono Mas Tirtodarmo

4. Mayjen Suwondo Parman

5. Brigjen Donald Izacus Panjaitan

6. Brigjen Soetojo Siswomihargo

7. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean

AKHIR DEMOKRASI TERPIMPIN

Pada 1 Oktober 1965, segera dilakukan penumpasan G30S / PKI di sekitar Medan Merdekadan Lanud Halim Perdana Kusuma yang merupakan markas PKI saat itu. Selain itu, kantor RRI juga berhasil direbut kembali oleh RPKAD dan setelah itu muncul berita bahwa akanterjadi perebutan kekuasaan (coup) yang menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya terjadi berbagai penumpasan G30S / PKI di berbagai daerah di Indonesia.

Peristiwa G30S / PKI menyebabkan instabilitas politik dan ekonomi yang menyebabkankerusakan infrastruktur dan sarana publik, kenaikan harga-harga, inflasi dan devaluasi rupiah.

Pada tanggal 10 Januari 1966, muncul demonstrasi dari berbagai pihak yang mengajukan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat yang meliputi:

• Bubarkan PKI

• Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur PKI

• Penurunan harga-harga dan perbaikan ekonomi

Aksi Tritura mencuat di berbagai penjuru Indonesia sampai akhir keluar Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang ditandatangani Soekarno, yang berisi perintah kepada Letjen Soeharto atas nama presiden untuk mengambil tindakan agar terjaminnya keaman danketertiban serta kestabilan pemerintahan dan jalannya revolusi.

Demikianlah Artikel tentang Sejarah Orde Lama ( Sejarah SMA ), Isi Artikel diambil dari berbagai buku atau literasi tentang sejarah Pemerintahan di Indonesia, semoga bermanfaat